Perusahaan Bioskop Berubah Nama Jadi Pengelola

InfoSinema – “Bioskop merupakan sarana Hiburan Keluarga”.

Kilas Balik Bioskop
Keberadaan bioskop di Indonesia sudah berlangsung selama hampir 117 tahun, terhitung sejak adanya bioskop yang memutar film pertama kali yang dikenal sebagai “gambar idoep” di Batavia tanggal 5 Desember 1900. Bioskop mempunyai peranan yang “strategis’ dan merupakan ujung tombak industri perfilman Indonesia, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan produksi film Indonesia bagi masyarakat. Sebagai mata rantai dalam tata niaga film, usaha perbioskopan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari salah satu fungsi bioskop yaitu sebagai etalase film dan menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Pengusaha bioskop telah bergabung dalam organisasi sejak 10 April 1955, melalui Kongres I yang diikuti oleh 51 pemilik bioskop. Tanggal tersebut akhirnya diakui sebagai kelahiran organisasi bioskop Seluruh Indonesia, walau kemudian berganti nama berkali-kali. Ketika itu bernama Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (PPBSI), hingga sekarang menjadi Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Pengusaha bioskop mempunyai komitmen terhadap kemajuan dan pengembangan industri perfilman Indonesia. GPBSI juga menjalin kerjasama dengan organisasi perfilman lainnya.

Kiprah GPBSI dalam industri perfilman Indonesia terjadi pasang surut/fluktuasi sebagaimana terjadi pada industri perfilman di Indonesia. Pada era 1900 – 1942 disebut dengan tahap “layar membentang”. Gambar yang disajikan ketika itu belum sempurna karena minimnya peralatan teknologi yang digunakan dalam bioskop tahap awal tersebut. Kemudian periode 1942 – 1949 disebut dengan tahap berjuang di garis belakang. Tahap ini dimulai ketika Jepang sudah mulai masuk ke Indonesia. Pada tahap tersebut, bioskop lebih digunakan sebagai alat propaganda Jepang.

Tahun 1952 hingga 1960 merupakan tahun keemasan bioskop di Indonesia. Jumlah bioskop ketika itu mencapai 890 buah, yang tidak terlepas dari ketersediaan beragam film umtuk memuaskan berbagai macam penonton dari berbagai lapisan sosial. Jumlah penonton ketika itu mencapai 450 juta orang. Tahun 1961 jumlah bioskop kembali menurun menjadi 800 buah. Hal ini dikarenakan sector perbioskopan menghadapi kendala dalam permasalahan mahalnya ongkos distribusi film.

Tahun 1966-67 Bioskop di Jakarta 35 di Indonesia 350 dan Film Indonesia Sebanyak 13, Film Impor 377 meraih 90,8 juta penonton.
Tahun 1967-68 Bioskop di Jakarta 37 di Indonesia 450 dan Film Indonesia Sebanyak 14, Film Impor 499 meraih 113 juta penonton.
Tahun 1968-69 Bioskop di Jakarta 44 di Indonesia 550 dan Film Indonesia Sebanyak 8, Film Impor 784 meraih 129,2 juta penonton.
Tahun 1969-70 Bioskop di Jakarta 53 di Indonesia 600 dan Film Indonesia Sebanyak 9, Film Impor 800 meraih 133,6 juta penonton.

Bioskop kembali mengalami puncak masa jayanya pada tahun 1989, dimana pada tahun tersebut jumlah bioskoo di Indonesia mencapai titik tertinggi yaitu 2.345 buah dengan 1.610.220 tempat duduk.
Era 1991 – 2002 terjadi keterpurukan bagi usaha perbioskopan di Indonesia secara drastgis. Dari jumlah 2.345 pada tahun 1989, tinggal 264 bioskop dengan 676 layar di tahun 2002. Kendala yang dihadapi adalah adanya hiburan alternatif melalui media televisi. Maraknya televisi swasta, tv kabel dan pembajakan terhadap film lewat VCD dan DVD.

Kemudian antara tahun 2003 hingga 2007 terjadi peningkatan jumlah bioskop di Indonesia. Dari 264 bioskop dan 676 layar di tahun 2002 menjadi 483 bioskop dengan 959 layar di pertengahan tahun 2007. Namun itupun hanya berkembang di kota-kota besar saja khususnuya di Mal-mal dan Pusat Perbelanjaan. Artinya, baru hanya sekedar memenuhi kebutuhan pasar film Indonesia di lapisan menengah keatas, yang diperkirakan hanya sekitar 25% dari jumlah penonton di Indonesia. Jumlah bioskop yang tersebar di wilayah Jadebotabek mencapai hampir 60%, sisanya tersebar di daerah (Provinsi/kota) lainnya.

Perbioskopan di Indonesia saat ini, dengan perkembangan teknologi digital, dan pelayanan untuk masyarakat penonton yang memadai, adalah suatu tantangan bagi dunia perbioskopan khususnya, untuk bersama-sama membuka pasar film yang lebih luas lagi di Indonesia. Minimal untuk tahap pertama, perlu adanya regulasi dan political will dari pemerintah untuk berkembangnya pasar film Indonesia di seluruh provinsi dan selanjutnya di setiap kabupaten. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penonton, idealnya untuk saat ini, sekurang-kurangnya diperlukan 3.000 gedung bioskop dengan 15.000 layar. Sementara saat ini diperkirakan baru ada lebih kurang 300 gedung bioskop dengan 1.500 layar. Artinya bioskop/layar yang ada baru mencapai 10% dari jumlah kebutuhan.

Bioskop selama ini sering dipandang sebelah mata dalam upaya memajukan perfilman Indonesia, sehingga upaya pemerintah untuk melindungi bisnis bioskop terutama bioskop “independen” sebagai ujung mata rantai perfilman masih kurang memadai. Padahal bioskop bukan semata-mata sebagai tempat hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan informasi bagi keluarga dan masyarakat. Sebagaimana usaha komersial lainnya, bisnis bioskop membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya pengadaan gedung dengan teknologi pemutaran film berikut sound system dan fasilitas AC yang memadai ini sangat erat kaitannya dengan biaya pengadaan listrik dengan tarif usaha sebagaimana halnya pabrik barang jadi. Biaya ini belum termasuk biaya pengadaan tenaga operasional bioskop, pengadaan film, serta pembayaran berbagai macam pajak. Pajak yang dikenakan kepada bisnis bioskop ini pun bervariasi, dari pajak pemerintah pusat, bea masuk, PPN, PPH, pajak daerah, pajak tontonan dan pajak untuk publikasi.

Saat ini, belum adanya data yang transparan mengenai penjualan tiket serta jumlah penonton yang ada di bioskop. Data ini penting, guna mengetahui perkembangan perbioskopan serta melihat animo masyarakat terhadap film-film yang diputar di bioskop. Namun mulai Januari 2016, secara berkala (per semester) para pemilik bioskop sudah melaporkan data jumlah penonton per judukl film kepada Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film) Kemendikbud. Data tersebut yang selanjutnya akan dilaporkan oleh Menteri, sesuai amanah UU Nonor 33 Tahun 2009 tentang, Pasal 33 ayat (2).

Dari “Perusahaan” Menjadi “Pengelola”
Dalam pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja GPBSI yang dibahas dalam sidang-sidang Komisi, yaitu dihilangkannya / di demisionerkan nya DPD-DPD dan sementara kepengurusan berada di DPP GPBSI. Bilamana diperlukan tentunya bioskop-bioskop yang ada pada saat ini.

Disamping itu, Sidang Mubes sepakat untuk mengubah nama GPBSI dari Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia menjadi Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahwa saat ini perkembangan usaha perbioskopan di Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun memang sudah mulai tumbuh bioskop-bioskop independen di daerah-daerah yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir banyak yang tutup karena perubahan teknologi, sehingga jumlah “perusahaan” bioskop saat ini tidak begitu banyak. Oleh karena itu, perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan bioskop, dan otomatis, setiap pengelola bioskop menjadi anggota GPBSI.

Dalam Mubes ke-8 tersebut juga hadir perwakilan dari 2 jaringan bioskop besar selain Cinema XXI yakni jaringan bioskop CGV Indonesia dan jaringan bioskop Cinemaxx. Mereka juga telah menyatakan akan bergabung sebagai anggota GPBSI.

H. Djonny Syafruddin, SH, pimpin GPBSI 4 periode
Musyawarah Besar Ke-8 GPBSI yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2017 lalu telah memilih H. Djonny Syafruddin, SH untuk kembali memimpin GPBSI untuk periode ke 4 selama 5 tahun (2017-2022). Bagi Djonny, pengangkatan dirinya oleh Tim Formatur yang dibentuk Mubes sebagai sebuah “amanah” yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Sebagai Ketua Umum terpilih, Djonny diberi kewenangan untuk menunjuk dan memilih anggota kepengurusan lainnya. Adapun susunan DPP dan DPO GPBSIl masa bakti 2017-2022 sebagai berikut:

Di jajaran DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI (DPO) terdiri dari : (1) Tri Rudi Anitio (2) Tien Ali (3) Andy Tjakra.

Sedangkan untuk DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) GPBSI, susunan lengkapnya adalah:
Ketua Umum : H. Djony Sjafruddin, SH
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan : Suprayitno
Ketua Bidang Hubungan Antar Bioskop : Yuniarto Eka Brata
Ketua Bidang Bina Usaha : Jimmy Herjanto
Ketua Bidang Kehumasan : Noorca M. Massardi
Ketua Bidang Organisasi dan Hukum : Dr. Edison Nainggolan, MS
Sekretaris Umum : Ali Sastro
Sekretaris : Toto Soegriwo
Bendahara Umum : Jimmy Herjanto Darmasasmita
Bendahara : Koesuma Mintha Wardhani

Rekomendasi Mubes
Selain perubahan nama dari “Perusahaan” menjadi “Pengelola” serta terbentuknya susunan kepengurusan yang baru, Mubes juga memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah, sebagai berikut:

1. UNTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009, TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pasal 45, ayat (1): Tarif Pajak Hiburan paling tinggi ditetapkan sebesar 35%).
2. UNTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN
Bahwa GPBSI mendukung keberpihakan pemerintah kepada film nasional yang bermutu melalui Peraturan Menteri yang mewajibkan bioskop mempertunjukkan film Indonesia yang bermutu sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukkan Namun demikian untuk menghindari penafsiran keliru, GPBSI merekomendasikan tambahan penegasan atas ketentuan tersebut, yang pada pokoknya mengecualikan bioskop dari kewajiban tersebut apabila ketersediaan jumlah film Indonesia yang bermutu tidak atau belum mencukupi.
3. Outsourcing untuk tenaga-tenaga non inti, karena kor bisnis tersebut GPBSI adalah pertunjukan film bioskop, maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar kor bisnis tersebut GPBSI merekomendasikan untuk dapat dialihdayakan (outsourcing).
4. Dalam rangka pengembangan usaha perbioskopan di Indonesia, GPBSI merekomendasikan kepada pemerintah agar memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, karena bioskop memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5 dalam PP tersebut, antara lain:
a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat.
b. Menyerap banyak tenaga kerja.
c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal.
d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik.
e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto.
(t.s.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>